Institut Tata Kepemerintahan Popular Indonesia

Tentang ITPI

Details

Hits: 633

Institut Tata Kepemerintahan Popular Indonesia (ITPI) atau IPGI, Indonesian Popular Governance Institute merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat (non governmental organization – NGO) yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan tata kepemerintahan di berbagai tingkat relasi dalam melayani masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.

Latar belakang sosial dan politik program-program IPGI/ITPI

Dalam konteks implementasi program yang lebih luas, Indonesia saat ini berada dalam tren pergerakan demokratis yang tengah melanda dunia – yang ditandai oleh berakhirnya 32 tahun kepemerintahan Suharto. Seperti halnya negara lain yang baru memulihkan dan membangun kembali demokrasinya, Indonesia mengalami masa-masa sulit dan konflik antarkelompok – yang biasanya bermuara kepada masalah politik dan ekonomi. Paradigma tata kepemerintahan baru ini mengedepankan proses, politik, dan kemitraan. Kondisi ini mendorong pada perubahan revolusioner dalam konteks hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta antara negara dan warganegara dimana setiap pihak dihadapkan pada peran-peran baru yang berbeda dari peran mereka sebelumnya.

Hingga saat ini, pemahaman yang dimiliki masyarakat dalam konteks politik lokal masih terbatas pada konsep “satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik adalah dengan kekerasan; satu-satunya cara untuk mencapai keputusan adalah melalui monopoli kekuasaan; satu-satunya cara untuk memperoleh promosi adalah dengan memiliki koneksi; serta satu-satunya cara untuk mengorganisir politik adalah melalui budaya KKN”.

Tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui bahwa terdapat banyak cara yang dapat digunakan untuk mengkonstruksi program dan kebijakan penting, seperti misalnya membangun dan mengedukasi konstituen pada isu-isu politis; melakukan lobby guna mencapai kepentingan mereka; terlibat dalam kegiatan debat publik, maupun mendorong kebijakan publik alternatif atau upaya penyelesaian konflik secara damai. Adalah tugas bersama masyarakat untuk membangun jaringan dengan kelompok politisi serta gerakan pro-demokrasi guna mempromosikan alternatif politik yang nyata kepada partai-partai besar maupun elit politik yang dominan.

Visi

Menciptakan masyarakat demokratis dengan berlandaskan pada keadilan sosial dan kesetaraan jender dalam tata kepemerintahan yang baik (good governance) melalui proses pengambilan keputusan yang partisipatoris dan melibatkan seluruh pihak terkait.

Misi

• Mengembangkan institusi-institusi yang memfokuskan kegiatan mereka dalam upaya memfasilitiasi penerapan praktik-praktik tata kepemerintahan yang baik – baik pada tingkat masyarakat maupun pemerintah – dengan menggunakan teknik dan metodologi partisipatoris. Metodologi ini digunakan untuk menyuarakan kebutuhan dan kepentingan kelompok rentan dan miskin, dengan cara penciptaan berbagai studi dan praktik konseptual untuk mendukung partisipasi publik yang lebih luas lagi.
• Membantu pertumbuhan dan perkembangan pemikiran kritis mengenai tata kepemerintahan demokratis serta permasalahan terkait dengan isu jender secara adil dan tidak bias dalam bentuk peraturan daerah yang didasarkan pada kepentingan kelompok marjinal, termasuk kelompok perempuan.
• Meningkatkan kapasitas pihak-pihak lokal terkait dalam tata kepemerintahan lokal yang baik, dengan berdasarkan pada keadilan sosial dan kesetaraan jender.

Tujuan

• Untuk membangun masyarakat multi-kultural yang berkesetaraan jender dan berkeadilan guna memperkaya pemahaman mengenai proses demokratisasi secara holistik serta tata kepemerintahan yang baik.
• Untuk menyediakan sarana bagi masyarakat yang ingin berdiskusi mengenai teknik dan metodologi partisipatoris guna memberikan kontribusi dalam penyampaian aspirasi dan partisipasi kelompok miskin ke dalam arena politik lokal.
• Untuk memperkuat posisi kelompok miskin dan marjinal dalam paradigm distribusi kekuasaan, dengan menekankan pada upaya peningkatan kesempatan berpartisipasi secara penuh dalam proses pengambilan keputusan.
• Untuk mengembangkan kelompok studi serta pusat studi bagi kegiatan formulasi dan re-implementasi konsep desentralisasi, otonomi, serta demokrasi.
• Untuk mempelajari dan mempromosikan konsep pengarusutamaan jender, anggaran yang pro jender, serta sistem perencanaan yang partisipatoris.
• Untuk meningkatkan kapasitas eksekutif dan legislatif pada tingkat lokal melalui formasi keahlian agar mampu mengimplementasikan sistem perencanaan partisipatoris dengan menyuarakan kepentingan kelompok marjinal dalam proses pengambilan keputusan yang berpihak pada peningkatan kualitas hidup warga, termasuk kelompok perempuan.

Kegiatan yang dilakukan ITPI/IPGI

• Proses demokratisasi di Indonesia menuntut keberadaan tata kepemerintahan yang baik, yang diimplementasikan melalui pendekatan akuntabel, transparan, serta berpihak pada kelompok marjinal. Tata kepemerintahan yang baik dapat dipandang sebagai bentuk konkret dari tanggung jawab pemerintah dalam hal penyediaan layananan, serta sebagai bagian dari partisipasi warga negara – terutama pembangunan perencanaan partisipatoris yang melibatkan kelompok marjinal. Lebih baiknya hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya ini, diharapkan dapat mendorong pemenuhan aspirasi masyarakat. ITPI/IPGI, dalam hal ini, berperan dalam mengartikulasi aspirasi warga negara dan membantu pemerintah dalam mengimplementasikan aspirasi tersebut.

Upaya yang ditempuh IPGI/ITPI dalam melaksanakan goverenance initiative meliputi :

• Mempromosikan dan mendokumentasikan inovasi-inovasi di tingkat desa dan kecamatan untuk mendorong lebih terbukanya akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
• Memfasilitasi berbagai pelatihan/training bagi masyarakat maupun aparatur pemerintah
• Mengembangkan modul-modul pemberdayaan baik untuk masyarakat maupun aparatur pemerintah dalam menampung ide-ide atau gagasan yang berkembang di masyarakat
• Membangun jaringan antar desa baik di tingkat lokal, nasional maupun regional.
• Mewujudkan “kemitraan” atau partnership antar pihak terkait guna mensinergikan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat lokal.
• Memberikan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan.
• Membidani lahirnya tenaga fasilitator–fasilitator lokal guna mendukung kebutuhan fasilitasi masyarakat setempat.

Selama beberapa tahun terakhir, ITPI/IPGI telah terlibat secara signifikan terutama dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan reformasi kebijakan, program, serta pengembangan inisiatif baru, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Keterlibatan ITPI tersebut, telah mampu memberikan warna baru pada kegiatan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional yang diikutinya. Informasi yang diperoleh dari tingkat lokal akan memberikan sumbangan fundamental bagi kegiatan yang dilakukan pada tingkat nasional dan internasional, begitu pula sebaliknya. Berikut ini adalah rincian kegiatan yang telah dilakukan oleh ITPI/IPGI dalam tiga tahun terakhir:

a. Aktivitas di tingkat regional dan internasional

• Mengadakan penelitian mengenai ‘Sistem Perlindungan Sosial di ASEAN’. Kegiatan ini disponsori oleh Sekretariat ASEAN dan Uni Eropa
• Terlibat dalam Asia-Europe People’s Forum
• Terlibat dalam Southeast Asia Governance Network
• Terlibat dalam Solidarity for Asian People’s Advocacy (SAPA)
• Memfasilitasi pelaksaan workshop regional Food Sovereignity
• Terlibat dalam ASEAN Civil Society Conference (ACSC)

b. Aktivitas di tingkat nasional

• Membangun Jaringan Nasional Forum Warga
• Memfasilitasi Program Pertukaran Forum Warga
• Mengorganisir Seminar Nasional dengan tema ‘Mengikutsertakan Kelompok Marjinal dalam Proses Pengambilan Keputusan Lokal Demokratis’
• Memfasilitasi Pertemuan Indeks Masyarakat Madani Nasional
• Mengorganisir workshop nasional dengan tema ‘Strategi dalam Meningkatkan Standar Pelayanan Publik Bagi Kelompok Miskin’
• Mendukung Gerakan Sosial bagi Reformasi Kebijakan
• Terlibat dalam debat nasional dengan tema ‘Dimensi Sosial dalam Reformasi Kebijakan Publik’ yang disiarkan di saluran televisi nasional
• Mempersiapkan buku mengenai Pengalaman NGO Indonesia dalam Memperluas Ruang Publik bagi Demokrasi Lokal
• Terlibat dalam Kelompok Kerja Nasional Perlindungan Sosial

c. Kegiatan yang diadakan di tingkat lokal

• Melakukan assessment di beberapa Kabupaten/Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Bogor Kabupaten Sukabumi dan beberapa Kabupaten dan Kota. Assesment ini dimaksudkan untuk mendorong terlaksananya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) aparat pemerintah mulai ditingkat desa hingga kabupaten/kota.
• Memfasilitasi pelatihan-pelatihan, membuat modul2 pelatihan, teknik perencanaan pembangunan yang partisipatif dalam upaya penguatan kemampuan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), -- dahulu badan ini disebut sebagai Badan Perwakilan Desa – serta berbagai komunitas yang berpengaruh di masyarakat.
• Membangun jaringan pemerintah tingkat desa untuk berbagi pengalaman tentang tata kepemerintahan yang trasnparan, inovatif dan akuntabel. Jaringan ini meliputi jaringan tingkat desa yang telah terbentuk diberbagai negara kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Philippina, Vietnam, Kamboja dan Timor Leste.
• Memfasilitasi terbentuknya sistem database tata pemerintah-an desa di beberapa Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu dan Kota Dumai Propinsi Riau.
• Mendorong terciptanya mekanisme pelayanan kesehatan publik, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat marginal melalui KTP berasuransi di Desa Sindang Indramayu, saat ini mekanisme telah dikembangkan hingga tingkat Kabupa-ten Indramayu.
• Membantu penguatan kapasitas pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan dan desa) dalam hal perencanaan pembangunan partisipatif, penganggaran daerah, pengembangan TUPOKSI dan pengembangan masyarakat.
• Menyelenggarakan workshop dan seminar nasional dan internasional bertema tata kepemerintahan khususnya tentang pelaksanaan undang-undang otonomi daerah.
• Membantu perusahan-perusahaan besar menemukan format CSR dalam upaya membangun tanggungjawab sosial mereka secara lebih terstruktur. Kerjasama dengan PT. INCO; British Petroleum (BP).
• Memfasilitasi dalam bentuk workshop tentang penyusunan peraturan daerah dan atau peraturan desa, serta penyusunan laporan pertanggung jawaban akhir tahun.
• Membangun komunikasi antar warga melalui “Koran Selembar” (Kobar)
• Medorong terbentuknya forum warga sebagai wadah dalam menyampaikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Nama Lembaga:
Yayasan Institut Tata Kepemerintahan Popular Indonesia
(The Indonesian Popular Governance Institute)
SK Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-1936.HT.01.02.TH. 2005
Tanggal 7 Desember 2005

Alamat:
Jl. Batik Kumeli No. 56 Sukaluyu Bandung 40123
Telp. 022 7043 1320, 7079 9470, Fax. 022 250 4553
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.