Penggagasan Forum Multistakeholder Kota Cimahi: Sinergitas Civil Society dan Pemerintah

GAGASAN AWAL
Pemberdayaan Masyarakat merupakan proses sistematis dan terencana untuk meningkatkan kapasitas individual, kelembagaan dan sistem. Dimensi pemberdayaan mencakup kapasitas intelektual, moral spiritual, manajerial dan material. Sedangkan aspeknya meliputi kecukupan ekonomi, akses terhadap informasi, partisipasi, kesadaran kritis, pengorganisasian masyarakat dan pembangunan jaringan. Tujuan akhir proses pemberdayaan masyarakat adalah suatu kondisi masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Kondisi tersebut dapat dicapai apabila terdapat sinergitas unsur-unsur sosial kemasyarakatan yaitu Pemerintah yang adil, masyarakat yang peduli dan swasta yang baik.
Dalam konteks good governance, paradigma tersebut bermakna penerapan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan pembangunan oleh unsur Pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Dengan demikian akan tercipta dinamika pembangunan yang memungkinkan masyarakat, swasta, dan Pemerintah saling berinteraksi dan demokrasi yang sehat yaitu warga dan swasta terlibat secara aktif dalam pembangunan dan Pemerintah bersikap responsif dan efektif untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya.     

Read more: Penggagasan Forum Multistakeholder Kota Cimahi: Sinergitas Civil Society dan Pemerintah

Micro Finance Syariah Berbasis Masyarakat

Model Pendampingan Kelompok Perempuan Berbasis Ekonomi Produktif
Penguatan ekonomi menjadi isu penting yang muncul selama berinteraksi dengan komunitas. Isu partisipasi dalam proses perumusan dan penentuan kebijakan masih berjarak cukup jauh dari kebutuhan sehari-hari warga. Perebutan ruang partisipasi publik menjadi agenda yang cukup berat ketika warga masih susah memenuhi kebutuhan hariannya. Ide-ide untuk penguatan ekonomi menjadi isu lebih menarik didiskusikan ketimbang ide merebut ruang partisipasi yang hasilnya tidak akan memberikan dampak langsung dalam kehidupan warga. Di sisi lain, IPGI sendiri memiliki keterbatasan dalam proses-proses fasilitasinya. Pendekatan pengembangan ekonomi produktif bukan merupakan wilayah kemampuan IPGI untuk memfasilitasi kebutuhan ini.

Peluang pengembangan ekonomi produktif muncul setelah Daarut Tauhid (DT) menawarkan program Micro Finance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat) yang memberikan akses kredit bagi usaha mikro. Misykat sendiri merupakan modifikasi repllikasi Grameen Bank dengan penekanan pada syariah Islam dalam proses pelaksanaan program dengan tujuan mengubah kehidupan kelompok miskin menjadi lebih baik. Proses perubahan yang ditawarkan Misykat tidak hanya sebatas perubahan ekonomi tetapi juga perubahan budaya dan pola pengelolaan ekonomi keluarga karena angotanya dilatih untuk mengelola usaha, membuat perencanaan ekonomi, dan mengikuti proses pendidikan selama program berjalan. Misykat mensyaratkan anggotanya untuk: 1) tanggung renteng; 2) mengikuti iuran pekanan; 3) membayar iuran kelompok; dan 4) mengalokasikan tabungan berencana.

Read more: Micro Finance Syariah Berbasis Masyarakat

Menganyam Soliditas Warga Untuk Akses Pendidikan dan Kesehatan

Pengantar

Partisipasi dipahami menjadi prasysarat dalam satu sistem tatanan warga yang demokratis. Partisipasi tidak hanya sebatas pelibatan warga dalam proses-proses politik praktis—kampanye, pemilu—tetapi lebih pada proses pelibatan warga secara langsung dalam setiap tahapan perumusan dan pengambilan kebijakan publik yang akan berdampak pada kehidupannya karena wargalah yang paling mengetahui persoalan yang dihadapinya. Oleh karena itu pengabaian pelibatan warga dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan sama dengan mengingkari demokrasi itu sendiri. Partisipasi juga adalah hak sekaligus kewajiban bagi warga dan negara dalam upaya-upaya pemenuhan hak-hak dasar manusia untuk hidup dalam kelayakan dan martabat sebagai manusia yang utuh.

Read more: Menganyam Soliditas Warga Untuk Akses Pendidikan dan Kesehatan

Ayo Melek Anggaran!

Model Peningkatan Kapasitas Warga Untuk Politik Anggaran
Pada arena perebutan ruang publik melalui partisipasi dituntut adanya kapasitas memadai dari dari individu maupun institusi yang bermain di dalamnya. Partisipasi tanpa kapasitas memadai hanya akan menjadi mobilisasi karena ada ketimpangan kekuatan dan kemampuan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas warga menjadi kemutlakan untuk bisa berpartisipasi secara aktif diarena publik. Salah satu kapasitas yang harus terus menerus diasah adalah kemampuan melakukan analisis anggaran. 
Fenomena di Cimahi menunjukkan proses penyusunan anggaran masih dimonopoli pemerintah, belum memberi ruang bagi partisipasi publik. Akses warga terhadap dokumen dan informasi anggaran sangat terbatas karena masih dianggap sebagai dokumen rahasia. Bahkan, support informasi untuk anggota legislatif dalam proses penganggaran masih terbatas. Di banyak kasus, informasi tersebut sengaja ditutup, anehnya nyaris tidak ada seorangpun menanyakan informasi tersebut. Ketika dokumen tersebut harus dibuka, tidak ada prosedur jelas tentang informasi apa yang sebaiknya disediakan dan oleh siapa. Belumlagi format anggaran tidak mudah dibaca, sehingga masyarakat sulit mengerti apalagi untuk mengawasi proses anggaran tersebut. Akibatnya banyak warga yang menjadi apatis dan kurang bersemangat untuk memberikan masukan selama proses anggaran berlangsung. Padahal keterlibatan warga dalam proses anggaran sangat penting, setidaknya untuk meningkatkan perencanaan dan alokasi sumber daya, meningkatkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dan menguatkan demokrasi.

Read more: Ayo Melek Anggaran!

Kegiatan di Cimahi

Kegiatan di Cimahi

More Articles...

  1. Dialog Publik di Cimahi